JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang terus mendapat perhatian pemerintah pusat.
Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah pengerukan sedimentasi di Muara Kuala oleh personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kuala. Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai rencana, Menteri Pertahanan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis, 12 Februari 2026.
Kehadiran Menteri Pertahanan di lapangan menjadi bentuk pengawasan sekaligus dukungan terhadap percepatan penanganan dampak bencana. Pengerukan sedimentasi dinilai krusial karena kondisi muara yang dipenuhi lumpur sebelumnya menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman sekitar.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan guna memastikan pengerukan berjalan efektif dan berdampak pada kebersihan aliran air yang sebelumnya dipenuhi lumpur.
Pengerukan sebagai Respons Holistik Pascabencana
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie menegaskan bahwa pengerukan bukan sekadar pekerjaan teknis membersihkan endapan lumpur. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari pendekatan menyeluruh dalam merespons bencana.
"Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik," kata Sjafrie dalam siaran pers tersebut.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada solusi jangka panjang yang menyentuh aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Menurut Sjafrie, pengerukan sedimentasi di muara bukan hanya bertujuan untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.
Dengan membersihkan endapan yang menghambat aliran air, kapasitas tampung di bagian hilir dapat meningkat. Hal ini memungkinkan aliran dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar, sehingga tekanan air yang biasanya tertahan di kawasan permukiman bisa diminimalkan.
Mitigasi Risiko Luapan Air di Permukiman
Pendangkalan muara akibat sedimentasi menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir di wilayah pesisir dan bantaran sungai. Ketika aliran air tersumbat, volume air yang seharusnya mengalir ke laut justru tertahan dan meluap ke permukiman warga.
Kondisi ini, lanjut Sjafrie, dapat mengurangi risiko luapan air akibat pendangkalan muara yang menyebabkan air tertahan di kawasan permukiman.
Dengan pengerukan yang dilakukan secara terukur, diharapkan sistem aliran air kembali normal. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Peninjauan langsung oleh Menteri Pertahanan juga menjadi bagian dari pengawasan agar proses pengerukan berlangsung efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
Dampak Ekonomi bagi Nelayan
Selain berorientasi pada pengurangan risiko banjir, pengerukan sedimentasi Muara Kuala juga diproyeksikan membawa manfaat ekonomi. Sjafrie menilai bahwa kondisi muara yang lebih dalam dan bersih akan memudahkan aktivitas para nelayan.
Dengan kedalaman aliran sungai yang terjaga, kapal nelayan dapat keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi. Situasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya operasional.
Kondisi tersebut dapat menguntungkan nelayan dari segi efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas pun meningkat.
Bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut, kelancaran akses keluar masuk kapal merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pengerukan muara, dengan demikian, bukan hanya soal infrastruktur air, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan ekonomi.
"Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi," jelas Sjafrie.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemulihan pascabencana dirancang untuk memberikan dampak berlapis, mulai dari keamanan lingkungan hingga penguatan ekonomi lokal.
Harapan Pemulihan Berkelanjutan Aceh Tamiang
Melalui pengerukan sedimentasi yang dilakukan Satgas Kuala, pemerintah berharap pemulihan wilayah Aceh Tamiang dapat berjalan lebih optimal. Proses ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk memastikan kawasan tersebut lebih tangguh menghadapi potensi bencana serupa.
Karenanya, Sjafrie berharap proses pengerukan bisa berjalan dengan lancar demi terciptanya pemulihan wilayah pasca bencana di Aceh Tamiang.
Peninjauan langsung yang dilakukan Menteri Pertahanan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengawal setiap tahapan pemulihan. Sinergi antara TNI melalui Satgas Kuala dan dukungan kebijakan pusat menjadi kunci agar pengerukan berjalan sesuai target.
Dengan muara yang kembali bersih dan kapasitas aliran air yang meningkat, risiko banjir dapat ditekan, aktivitas nelayan lebih lancar, dan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir dapat terjaga. Upaya ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam penanganan bencana, di mana aspek lingkungan dan ekonomi diperhatikan secara bersamaan demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi Aceh Tamiang.
